Jurnal Transparansi l Medan – Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media Presiden Prabowo Subianto dan rombongan menghabiskan total tarif kamar sebesar Rp 5,8 miliar selama kunjungan kerja di Paris mendapat sorotan dari Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI).
Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam AMPIBI mengatakan bahwa isu pejabat negara menginap di hotel mewah di tengah himpitan ekonomi rakyat mencerminkan kritik sosial yang sangat tajam terhadap ketimpangan dan hilangnya empati birokrasi.
Hal ini sering memicu kemarahan publik karena fasilitas negara dinilai tidak sejalan dengan penderitaan masyarakat kelas bawah.
Berikut adalah akar masalah dan tuntutan utama terkait fenomena ini:
1. Masalah Utama dan Kritik PublikPemborosan Anggaran: Anggaran untuk perjalanan dinas dan fasilitas mewah pejabat sering kali bersumber dari uang rakyat (APBN/APBD).
Publik membandingkan tarif menginap yang bisa mencapai jutaan rupiah per malam dengan kesulitan ekonomi masyarakat, seperti tingginya harga kebutuhan pokok dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Standar Operasional yang Dipertanyakan: Masyarakat menyoroti besarnya biaya Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan pemerintah, yang dinilai terlalu longgar dan menjadi celah penyalahgunaan atau pemborosan.
Berikut adalah beberapa detail penting terkait akomodasi tersebut:
Lokasi Menginap: Rombongan kenegaraan menginap di Hotel Four Seasons George V, salah satu hotel paling mewah di ibu kota Prancis.
Konteks Kunjungan: Anggaran tersebut dihabiskan untuk mendukung berbagai agenda kenegaraan, termasuk pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee.Informasi ini bersumber dari laporan investigasi dan anggaran perjalanan yang dipublikasikan oleh Tempo.co pada akhir Mei 2026. https://www.tempo.co/politik/biaya-hotel-prabowo-prancis-anggaran-2138693
Defisit Empati: Pemimpin kerap dinilai gagal memprioritaskan kesederhanaan dan lebih mementingkan kenyamanan pribadi di atas penderitaan rakyat.
2. Tuntutan MasyarakatTransparansi dan Akuntabilitas: Publik menuntut agar setiap pengeluaran negara untuk akomodasi dan fasilitas pejabat dibuka secara transparan agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Efisiensi Anggaran: Anggaran akomodasi mewah sebaiknya dipangkas dan dialihkan secara langsung untuk program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, atau penciptaan lapangan kerja.
Standar Moral dan Etika: Para pejabat didesak untuk membatasi fasilitas yang mereka gunakan agar lebih mencerminkan realitas kehidupan rakyat yang mereka pimpin.
Praktik ini selalu memicu perdebatan mengenai kepatutan moral dan sejauh mana pemerintah hadir dalam menyelesaikan masalah ekonomi akar rumput
