Jurnal Transparansi l Medan – Ratusan Massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri (DPN) melakukan Aksi Demo di kantor DJP Sumut.
Rahmadsyah dalam orasinya mengatakan bahwa dirinya yang tergabung di AWAS (Aliansi Wartawan Sumatera Utara) mengatakan bahwa Hari Kebebasan Pers Sedunia ini dirinya menyatakan bahwa DJP masih menyekat kebebasan wartawan dalam melakukan peliputan.
“Kami sangat sulit melakukan peliputan di sini, kebebasan kami di kebiri di DJP Sumut, oleh karena itu kami minta Jhon Kasi Humas di copot,'” katanya dalam orasi, Selasa (5/5/2026).
Tidak hanya terkait Kebebasan Pers namun para peserta Aksi meneriakkan Save b
Bursok
Bursok Anthony Marlon adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara yang sempat viral karena vokal mengkritik pimpinan Kementerian Keuangan dan menuntut Sri Mulyani (saat menjabat Menkeu) untuk mundur pada tahun 2023.
Bursok menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatera Utara II.Kasus Viral 2023: Bursok meminta Sri Mulyani mundur karena kecewa atas penanganan laporannya mengenai dua perusahaan fiktif (PT Beta Access Vouchers dan PT Antares Payment Method) yang dianggap tidak membayar pajak, padahal ia sudah melaporkannya sejak 2021.
Pada Februari 2026, Bursok kembali melayangkan surat terbuka kepada Menteri Keuangan (Purbaya Yudi Sadewa) dan Dirjen Pajak (Suryo Utomo) yang berisi kritik mengenai dugaan korupsi, mutasi pejabat, dan diskriminasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Busrok dikenal sebagai pegawai yang berani menyoroti dugaan fraud dan penanganan perusahaan fiktif di internal instansi tempatnya bekerja.
Setelah satu jam berorasi Kakanwil DJP Sumut tidak juga menerima aksi dan akhirnya peserta aksi membubarkan diri.
