Jurnal Transparansi l Medan – Ketua Forum Pemerhati Aaparatur negara (FPAN), Reza Nasution, melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan penggusuran terhadap para pedagang kecil di kawasan Taman Cadika. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan minim solusi.
Menurut Reza, tindakan pengusiran yang dilakukan secara sepihak itu justru memperlihatkan wajah pemerintah yang abai terhadap nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, keberadaan para pedagang di sekitar taman tersebut bukan semata mencari keuntungan, tetapi menjadi penopang ekonomi keluarga di tengah kondisi yang belum sepenuhnya stabil.
“Ini kebijakan yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pedagang kecil yang mencari nafkah justru menjadi sasaran empuk penertiban. Sementara persoalan lain yang lebih besar sering kali luput dari perhatian. UMKM ini harusnya ditata, dirapikan, dan diberikan ruang yang layak, bukan digusur tanpa solusi,” tegasnya dengan nada geram.
Reza menegaskan, pendekatan represif seperti penggusuran hanya akan menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyebut banyak warga sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di kawasan tersebut, baik sebagai pedagang maupun pekerja pendukung lainnya.
“Jangan tutup mata. Ada rantai ekonomi di sana. Ketika pedagang digusur, bukan hanya satu dua orang yang terdampak, tapi puluhan bahkan ratusan keluarga. Ini soal perut rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya peran pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan dan penataan sejak awal. Menurutnya, jika fungsi pembinaan berjalan dengan baik, kondisi semrawut yang kerap dijadikan alasan penggusuran seharusnya bisa dicegah.
“Di mana peran kecamatan selama ini? Mereka seharusnya hadir sejak awal untuk menata, mengatur zonasi, dan memastikan para pedagang tertib. Bukan datang saat kondisi sudah ramai lalu memilih jalan pintas dengan penggusuran,” katanya.
FPAN juga mempertanyakan apakah sebelum tindakan tersebut dilakukan telah ada sosialisasi, dialog, maupun solusi relokasi yang manusiawi bagi para pedagang. Reza menilai, kebijakan yang baik seharusnya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Kalau memang mau menertibkan, siapkan dulu tempat yang layak. Bangun komunikasi, libatkan pedagang dalam solusi. Jangan main gusur, seolah-olah mereka ini tidak punya hak untuk hidup,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, FPAN mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengevaluasi kinerja Satpol PP serta instansi terkait. Ia juga meminta agar pendekatan yang digunakan ke depan lebih humanis, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan malah menjadi ancaman bagi masyarakat kecil. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis,” tutup Reza.
