Jurnal Transparansi l Medan – Kondisi yang dinilai “belum layak” atau belum maksimal dalam menerima/menerapkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) umumnya disebabkan oleh maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama yang melibatkan pejabat negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance sering kali terhambat oleh faktor-faktor struktural dan budaya birokrasi.
Rico Waas Walikota Medan dianggap belum layak mendapatkan Penghargaan Good Governance,
Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera mengatakan bahwa selama kepemimpina Rico Waas ada dua pejabat tersandung korupsi dan Narkoba, ini menunjukkan masih maraknya kasus korupsi dan kolusi menjadi penghambat utama, menunjukkan rendahnya integritas.
Rendahnya akses publik terhadap informasi dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membuat tata kelola tidak transparan.
Masih belum di bayarkan JHT PPPK Paruh Waktu oleh BPJS Ketenagakerjaan karena belum di nonaktifkan oleh Pemko Medan, dan Guru Honorer Pemko Medan Gegana (Gelisah,Galau, Merana) karena ada yang belum mendapat insentif dan Gaji.
Medan Zona Merah Kecelakaan Kerja dan Kadisnakernya masih pelaksana tugas.
Adanya Rekomendasi DPRD Kota Medan yang tidak dilaksanakan Walikota Medan seperti Rekomendasi penutupan Jalan Pukat II dan Rekomendasi PembongkaranTembok City View yang menyengsarakan warga terdampak.
Sebelumnya, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas (Rico Waas), menerima penghargaan Excellent City in Digital Public Service Transformation dalam ajang National Governance Awards 2026 di Jakarta pada 24 April 2026.
Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan Pemko Medan dalam mendorong reformasi pelayanan publik berbasis digital, mempercepat e-government, serta mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan.
Berikut adalah poin penting terkait penghargaan tersebut:
Kategori Penghargaan: Excellent City in Digital Public Service Transformation pada National Governance Awards 2026.
Alasan Penghargaan: Keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital, peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance), dan peran sebagai smart city.
Fokus Program: Rico Waas mendorong percepatan program “Medan Satu Data” untuk akurasi data kependudukan dan bansos.
Tujuan: Memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat serta memberikan kemudahan pelayanan publik.
Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
