Jurnal Transparansi l Medan — Gelombang kritik terhadap kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan kian menguat. Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empat Belas, Muhri Fauzi Hafiz, secara tegas mendesak Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk mencopot Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, ST, MT, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya.
Desakan ini muncul di tengah berbagai sorotan terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Muhri menilai, kepala balai tidak menunjukkan kinerja optimal dalam mengawasi dan memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
Banyak persoalan pekerjaan yang mencuat, mulai dari dugaan pelanggaran teknis hingga lemahnya pengawasan. Ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi manajerial,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat proyek-proyek yang dikelola BBWS Sumatera II bersumber dari anggaran negara dan menyangkut kepentingan publik, seperti pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai standar, baik dari sisi teknis, keselamatan kerja, maupun transparansi anggaran.
Desakan ini juga berkaitan dengan mencuatnya berbagai temuan di lapangan, termasuk dugaan pengabaian standar keselamatan kerja (K3), kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, hingga isu sensitif terkait penggunaan anggaran.
Muhri menilai, jika pimpinan tidak mampu mengendalikan dan mengawasi jajarannya, maka langkah tegas berupa pencopotan menjadi opsi yang harus dipertimbangkan oleh kementerian.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kepedulian agar tata kelola proyek pemerintah berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BBWS Sumatera II Medan maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait desakan tersebut.
