JurnalTransparansi.com, Medan – Antrian kendaraan yang mengular di beberapa titik SPBU kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan memberi kesan seolah-olah masyarakat dipermainkan karena harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Fenomena serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa SPBU lainnya di Sumatera Utara.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan dari Pertamina, persoalan yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan BBM. Menurutnya, yang menjadi kendala adalah terbatasnya jumlah pengemudi yang bertugas mengantarkan BBM ke SPBU.
Pernyataan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Pasalnya, jika persoalan utama hanya berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan pengemudi, banyak pihak menilai hal tersebut seharusnya dapat segera diantisipasi dan diselesaikan oleh Pertamina sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas penyaluran BBM.
Di sisi lain, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak akibat antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kami menyadari masyarakat harus mengeluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM, termasuk para pengemudi angkutan umum, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Atas kondisi tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang terdampak,” ujar Fahrougi.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai permintaan maaf saja belum cukup. Masyarakat mengharapkan adanya langkah konkret dan solusi cepat agar distribusi BBM kembali normal serta antrean panjang tidak terus terjadi di berbagai daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Dewanta A. Karo Karo, S.Kom., S.H. berpendapat bahwa persoalan distribusi BBM perlu ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, dugaan permasalahan dapat mengarah pada tata kelola internal distribusi Pertamina sehingga diperlukan audit yang independen dan transparan.
“Apabila alasan yang disampaikan terus berulang tanpa adanya solusi nyata di lapangan, maka sudah saatnya dilakukan audit secara menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM. Audit diperlukan agar penyebab sebenarnya dapat diketahui secara objektif dan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan,” ujar Dewanta.
Ia menambahkan, langkah evaluasi dan audit bukan bertujuan mencari kesalahan semata, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta meningkatkan akuntabilitas dalam distribusi energi kepada masyarakat.
Masyarakat kini berharap Pertamina tidak hanya memberikan penjelasan dan permintaan maaf, tetapi juga menghadirkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat agar distribusi BBM kembali lancar dan aktivitas ekonomi tidak terganggu akibat antrean panjang yang berkepanjangan.
