JurnalTransparansi.com, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat tersebut. Ia berharap undang-undang ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut menjadi UU,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
DPR Selesaikan Pembahasan UU Perampasan Aset
Puan menjelaskan bahwa DPR telah membahas RUU Perampasan Aset selama proses yang panjang. Menurutnya, pembahasan ini bukan karena desakan atau keputusan terburu-buru.
Ia menyebut masyarakat telah menantikan regulasi tersebut selama 18 tahun. Karena itu, DPR berupaya menyelesaikan pembahasannya dengan cermat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan bahwa pihaknya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat.
DPR juga mengunjungi 15 provinsi untuk menyerap masukan. Akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan organisasi masyarakat turut memberikan pandangan.
Puan menegaskan bahwa DPR ingin memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan secara terbuka.
DPR bahkan menyelesaikan pengesahan lebih cepat dari target. Sebelumnya, DPR menargetkan penyelesaian pada 15 Desember 2026.
Instrumen Baru untuk Memberantas Korupsi
UU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Melalui regulasi ini, negara memiliki dasar hukum untuk menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian ialah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya dalam kondisi yang memenuhi ketentuan undang-undang.
Namun, mekanisme tersebut tidak berarti negara bebas mengambil harta seseorang.
Aparat penegak hukum tetap harus memenuhi persyaratan pembuktian. Pemilik aset juga harus memperoleh kesempatan untuk membela haknya melalui proses peradilan.
Pandangan Hukum Dewanta Andrico Karo Karo, S.Kom., S.H.
Menanggapi pengesahan UU Perampasan Aset, Dewanta Andrico Karo Karo, S.Kom., S.H. menilai regulasi ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku. Negara juga harus memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
“Dalam perspektif hukum, saya melihat UU Perampasan Aset sebagai instrumen penting. Negara harus mampu menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan. Jangan sampai seseorang menikmati kekayaan dari hasil tindak pidana,” ungkap Dewanta.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar menerapkan undang-undang tersebut secara hati-hati.
1. Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah
Dewanta menegaskan bahwa setiap orang tetap memiliki hak atas perlindungan hukum.
Negara harus menghormati asas praduga tak bersalah. Aparat juga harus memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup sebelum mengajukan perampasan aset.
Pemilik aset harus memperoleh kesempatan untuk menjelaskan sumber kekayaannya. Mereka juga berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum.
2. Melindungi Hak Masyarakat
Dewanta mengingatkan agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangan.
Undang-undang ini harus melindungi masyarakat yang memperoleh kekayaan secara sah. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi keluarga, ahli waris, pelaku usaha, dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Jangan sampai pemberantasan korupsi justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang tidak bersalah.
3. Mengutamakan Kepentingan Sosial
Dari sisi sosial, Dewanta berharap negara menggunakan hasil pemulihan aset untuk kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah dapat mengoptimalkan aset tersebut untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas.
Negara juga harus menunjukkan manfaat nyata dari pemulihan aset tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Hukum Harus Tegas, Bukan Sewenang-wenang
Dewanta menilai pengesahan undang-undang ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aparat. Lembaga peradilan juga harus menjaga independensi dalam memeriksa setiap perkara.
Ia berharap seluruh pihak menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai undang-undang yang bertujuan memberantas korupsi justru membuka ruang ketidakadilan baru. Kita membutuhkan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap melindungi masyarakat yang tidak bersalah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Jabatan, kekayaan, dan kedudukan sosial tidak boleh memengaruhi proses penegakan hukum.
“Pada akhirnya, hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan kekuasaan. Siapa pun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang jabatan maupun kedudukan sosialnya,” tutup Dewanta.
UU Perampasan Aset Harus Membawa Keadilan
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada pengesahan regulasi. Aparat harus menjalankan undang-undang ini secara konsisten dan bertanggung jawab.
Masyarakat juga perlu mengawasi pelaksanaannya. Transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci agar regulasi ini tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
UU Perampasan Aset harus menjadi alat untuk mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat. Bukan menjadi alat kekuasaan untuk mengambil hak warga negara secara sewenang-wenang. (Red.)
