Pernyataan Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti, SH, M.Kn terkait konflik Penetapan 4 Pulau memancing reaksi. Penetapan itu berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Steatmen yang disampaikan Erni Aryanti, memicu perdebatan di ruang publik, yang melibatkan dua Propinsi bertetangga sangat baik yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumut menyebutkan kata “Mempertahankan” seolah ingin menegaskan, bahwa Propinsi Sumatera Utara punya legalitas atas 4 pulau berdasarkan Kepmendagri yang masih diperdebatkan itu.
Sikap Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti yang berani, tanpa memikirkan efek yang ditimbulkannya, bisa berdampak luas bagi masyarakat Sumatera Utara dalam memberikan penafsiran. Sebagai wakil rakyat Sumut sekaligus pimpinan lembaga DPRD yang menahkodai 99 orang anggota DPRD Sumut, tentu ini kontra produktif, dan imbasnya merugikan bagi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.
“Pernyataan Erni Aryanti sebagai Ketua DPRD Sumut offside, bisa memancing reaksi keras di ruang publik, dan ini berefek kurang baik bagi Sumatera Utara,”ucap Ahmad Rizal atau sapaan akrabnya Bang Bhoy, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan Yang Juga Pemimpin Umum/Pemred Media JurnalTranspansi.com, Senin (16/6).
Menurut Bang Bhoy, pernyataan keliru Erni bisa dipersepsikan seolah-olah sikap Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam melihat persoalan ini. Namun, jika dilihat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara elegan dan santun menyikapi Keputusan Mendagri ini secara bijak, tidak menampilkan ucapan yang terkesan provokatif, bahkan sangat menyejukkan, tapi begitupun Bobby Nasution tetap dihujat.
“Kita salut atas sikap Gubernur Bobby Nasution yang tidak terpancing pasca keluarnya Keputusan Mendagri itu, bahkan dengan santun Gubernur Sumut mengajak seluruh pihak menahan diri dan menunggu arahan pimpinan diatasnya (Menteri bahkan Presiden), sehingga tidak semakin memperkeruh suasana yang ada, justru pernyataan Erni Aryanti berpotensi menjadi pemicunya dengan menyebut “mempertahankan” dan ini sangat berbahaya jika dipahami masyarakat secara terburu-buru, apalagi keluar dari mulut pimpinan lembaga rakyat yang juga representasi masyarakat Sumut,”sambung aktifitas pro demokrasi ini.
Untuk itu Bang Bhoy mengingatkan Erni Aryanti, agar berhati-hati mengeluarkan pernyataan dan jangan pula terpancing, dan disarankan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Sumut lainnya, jika itu menyangkut kebijakan.
“Jadilah politisi yang mampu berdiplomasi, banyak membaca berbagai sumber informasi dan literasi, seringlah berdiskusi dengan para praktisi, semakin banyak informasi yang didapat, sehingga berbagai kekeliruan dapat di minimalisir sehingga tidak menjadi perdebatan diruang publik, apalagi hal yang sangat sensitif bagi keberlangsungan keamanan wilayah,”ujar Bhoy. (AS)
