Jurnaltransparansi-Medan|Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali pada rel perjuangan penyelamat keuangan negara, dari para pelaku koruptor di negeri ini. Langkah tegas dan berani KPK menciduk oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Apalagi yang terciduk ini bukan orang sembarangan, dia pejabat “kesayangan” Gubernur Sumatera Utara, semenjak dari Kota Medan.
Topan Obaja Putra Ginting, nama pejabat yang karirnya meroket bak meteor, meninggalkan jauh seniornya dikarenakan kedekatan yang seakan tidak terbatas dengan penguasa nomor satu di Sumatera Utara. Berbagai jabatan prestisius TOP baik saat di Kota Medan hingga dibawa ke Propinsi Sumatera Utara, mungkin hanya segelintir orang yang mampu punya karir birokrasi secepat kilat seperti TOP.
Namun, takdir berkata lain. Bak kata pepatah “Sebaik-baiknya tupai melompat, akhirnya terjatuh juga”. Sepertinya pepatah klasik ini tepat diberikan kepada sang “Good Boy”. Previlage yang didapatkan, dengan segudang kewenangan, bahkan melebihi tugas pokok dan fungsi (tufoksi) dari seorang Wakil Walikota maupun Wakil Gubernur, karena kedekatan, loyalitas dan kepatuhan TOP pada sang penguasa, sehingga memberi kenyamanan kepada sang penguasa.
Takdir Tuhan juga yang menghentikan powerfull TOP yang oleh koleganya, baik di Pemko Medan maupun saat di Pemprovsu di gelar Ketua Kelas dengan stigma negatif, tergelincir, terpeleset dan akhirnya terjerumus pada lembah nista yang bernama Korupsi. TOP yang di cap sebagai orang yang sombong, arogan dan pelit, kini menjadi cerita menarik dibalik untaian kata syukur dan gembira, bahkan di sepanjang jalan berjejer puluhan papan bunga ucapan selamat dan sukses kepada KPK atas penangkapan OTT Topan Obaja Putra Ginting yang juga Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara.
Harapan publik, keberanian KPK menangkap tangan orang dekat penguasa Sumut 1 patut di apreasiasi, sekaligus di dukung, agar para penyelenggara negara, siapapun dia, anak siapa dan keturunan siapa, tanpa ragu dan tanpa pandang bulu, jika bersalah dan berbuat curang yang akhirnya merugikan negara serta menyengsarakan rakyat, wajib di lawan dengan tegas dan keras. Sebagai bukti komitmen dan integritas KPK melawan korupsi.
Publik berharap keberanian KPK membongkar praktek korupsi di Sumatera Utara, sedang dinanti, hadirnya keadilan dan kebenaran, sehingga harapan, keinginan dan perintah Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dan jelas bagi siapapun yang coba-coba berbuat korupsi yang hanya merugikan bangsa ini, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya lawan dan bila perlu di miskin kan serta hukum seberat-beratnya. Ini membuktikan, bahwa tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum atau Equal Before The Law, dan menyelamatkan negeri ini dari kejahatan korupsi “Salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).
Jadi, menyelamatkan negara ini dari bahaya laten korupsi merupakan tugas mulia dan tugas besar seluruh anak bangsa, tanpa lagi melihat perbedaan sosial, warna politik dan perbedaan lainnya, sungguh negeri ini akan tetap terus ada hingga ke anak cucu, bahwa bangsa Indonesia lahir dari sebuah proses panjang perjuangan membebaskan negeri ini dari penjajah kapitalisme dan impreliasme z tugas generasi sekarang membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin berurat dan berakar. Harapan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto semoga benar adanya, dan kita do’akan para pemimpin bangsa yang terus dan tetap berkomitmen perang melawan korupsi semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Tuhan YME.
Amirsyam
Koordinator Medan Media Cyber Club (MMCC)
