JurnalTransparansi.com — MEDAN, SUMUT Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara melontarkan kritik keras terhadap kinerja distribusi energi di wilayah Sumatera Bagian Utara menyusul terbongkarnya jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh aparat kepolisian.
Ketua Umum DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menilai pengungkapan kasus oleh Polrestabes Medan yang menyita 14 ton solar subsidi dan menetapkan 10 tersangka menjadi bukti nyata bobroknya tata kelola pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, praktik ilegal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelemahan serius dalam sistem kontrol distribusi yang berada di bawah kewenangan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut..
“Ini bukan kasus kecil. Skalanya besar, terstruktur, dan melibatkan operator SPBU. Artinya ada kegagalan pengawasan yang sistemik,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).
IMM Sumut menilai terbongkarnya mafia BBM subsidi hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan energi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di wilayah Sumbagut.
DPD IMM Sumut mencatat sejumlah masalah yang berulang, Kelangkaan BBM di beberapa daerah Tapanuli, Antrean panjang kendaraan hingga bermalam, Dugaan penimbunan solar dan LPG subsidi, Distribusi tidak merata di wilayah terpencil.
Rahmat menegaskan, rentetan persoalan tersebut menunjukkan tidak hadirnya keadilan energi bagi masyarakat.
“Rakyat dipaksa antre, nelayan kesulitan melaut, petani terhambat produksi. Tapi di sisi lain mafia justru leluasa menyelewengkan BBM subsidi,” katanya.
Atas dasar itu, IMM Sumut secara tegas mendesak direksi Pertamina untuk segera mengevaluasi total jajaran pimpinan distribusi energi di wilayah Sumbagut.
Secara khusus, IMM Sumut meminta pencopotan Executive General Manager (EGM) Patra Niaga Regional Sumbagut karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.
“Kami mendesak Dirut Pertamina segera mencopot EGM Patra Niaga Sumbagut. Ini bentuk tanggung jawab moral dan manajerial atas kegagalan yang terus berulang,” tegas Rahmat.
Ia menambahkan, distribusi BBM subsidi bukan semata urusan bisnis, melainkan mandat konstitusi dalam menjamin hajat hidup orang banyak.
Selain pencopotan, IMM Sumut juga menyampaikan tiga tuntutan lanjutan:
Audit menyeluruh distribusi BBM subsidi di Sumbagut, Penindakan tegas SPBU yang terlibat mafia BBM, Transparansi data penyaluran energi subsidi ke publik.
Rahmat menegaskan, tanpa langkah tegas, praktik mafia energi akan terus berulang dan merugikan negara serta masyarakat kecil.
“Jika tidak dibenahi dari hulunya, maka pengungkapan mafia BBM akan terus terjadi. Artinya, sistemnya memang bermasalah,” ujarnya. (awan)
